Beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan Majelis hakim menurut Agus, diantaranya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16-5413 tahun 2016 mengacu pada keputusan pengadilan tinggi Jakarta nomor 21/PID/TPK/2016 PT.DKI tanggal 3 Mei 2016 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Mendagri memberhentikan HBA pada tanggal 29 Juni 2016.
Pada saat menjalani proses hukum yang menjerat dirinya karena melakukan penyuapan terhadap Ketua MK Akil Moechtar, Hba, menurut Agus tetap menerima gaji sebagai bupati bahkan hingga Desember 2016. Dengan 2 bukti tersebut, Agus meyakini Hba sudah dihitung menjabat sebagai bupati empat lawang selama 2 periode. Sebab, pada periode pertama, Hba menjabat bupati sejak 2008-2013, dan 2013 hingga Juni 2016 diperiodek kedua.
“Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 14 huruf M, HBA sudah dikategorikan 2 periode jabat Bupati. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 83 ayat 1 sampai 4 jelas disebutkan jika seseorang kepala daerah yang statusnya terdakwa diberhentikan sementara, dan sesudah sudah dinyatakan Inkrach oleh pengadilan maka statusnya baru dinyatakan diberhentikan tetap. Sehingga sesuai SK Mendagri tertangal 29 juni 2016 Inkrach nya keputusan Pengadilan Tinggi terkait dengan kasus yang menjerat HBA itu tanggal 3 mei 2016 sehingga jika kita hitung hanya di putusan Inkrach bapak HBA itu sudah 2 tahun 8 bulan. Jadi berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024, tentang pencalonan, maka yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat karena masa jabatan setengah masa jabatan atau lebih dari setengah masa jabatan dikategorikan 1 (satu) periode.sehingga Hba memang sudah tidak bisa mencalonkan diri menjadi bupati,"urai Agus.
Dalil-dalil yang diajukan karena ada beberapa keputusan MK yang pada pokoknya mengatakan tidak membeda-bedakan jabatan dimaknai keliru oleh sebagian besar masyarakat. Dalil tersebut lebih tepatnya ditujukan kepada penjabat atau pelaksana tugas yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, bukan berlaku untuk kepala daerah non aktif yang tersangkut kasus hukum.
Negara Indonesia kata Agus, menganut azas praduga tidak bersalah, sehingga saat seseorang masih berstatus sebagai tersangka, ia masih ada peluang untuk bebas. Saat pejabat negara menjadi tersangka, sudah sepatutnya ia dinonaktifkan menunggu putusan inkrach.
"Jika seseorang sebagai tersangka langsung diberhentikan, bisa kacau, apalagi kepala daerah. Coba pikir, kalau nanti si tersangka dinyatakan oleh Hakim tidak terbukti bersalah sedangkan ia sudah diberhentikan, zholim namanya. Maka itu, jika pejabat, apalagi kepala daerah mesti di non aktifkan dari jabatannya menunggu keputusasaan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach)," sambung Agus.
Agus menyayangkan pengiringan opini yang secara masif disebarkan baik dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial, seakan ada penjegalan yang dilakukan Komis Pemilihan Umum bertujuan memecah bela dan membuat gaduh masyarakat."Tidak semua orang pintar itu bijak, terkadang kepintaran disalahgunakan untuk menghasut masyarakat demi ambisi pribadi. Maling teriak maling istilah," katanya, Rabu 5 Februari 2025.
Nantinya, dalam persidangan pembuktian, para pihak bisa menghadirkan 4 orang saksi maupun ahli dipersidangan."Sudah tentu pakar-pakar hukum, maupun saksi ahli khususnya Kemendagri akan dihadirkan, mereka lebih paham dengan masa jabatan kepala daerah karena memang bidang mereka,"tutupa Agus
Journalis : Surya dilaga
