Situasi di lokasi berlangsung dalam pengamanan ketat aparat kepolisian dan TNI untuk memastikan audiensi berjalan aman. Meski sempat mereda ketegangan, pertemuan akhirnya berlangsung lancar setelah mediasi dilakukan oleh pihak keamanan dan Forkopimcam Paguyangan.
Audiensi tersebut dipicu oleh dugaan ketidaktransparan dalam penggunaan Dana Desa (DD) untuk sejumlah program, seperti pembangunan Gedung Serba Guna di Dukuh Cigobang, alokasi dana PPKM tahun 2022, dana pemuda untuk tahun 2024, pemberdayaan perempuan, bantuan anak putus sekolah, serta anggaran untuk Forum Kesehatan Desa (FKD).
Sejumlah warga yang hadir menilai bahwa berbagai program tersebut berjalan tanpa transparansi yang jelas. Mereka menuntut adanya laporan rinci mengenai penggunaan anggaran desa agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satu keluhan paling menonjol datang dari Marina, seorang bidan desa, yang mencerminkan persoalan terkait dana kesehatan yang belum dicairkan. Ia mengaku bersama kader posyandu harus menggunakan dana pribadi untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
“Kami sudah berusaha maksimal demi kesehatan warga, namun hingga saat ini anggaran yang seharusnya dialokasikan belum juga dicairkan. Ini menjadi beban bagi kami secara pribadi,” ungkap Marina dengan nada kecewa.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungoleng, Tefur, juga menyampaikan kritik tajam terkait transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Ia menyebut pihak BPD berulang kali meminta laporan pertanggungjawaban, tetapi tanggapan yang diterima cenderung tidak memuaskan.
“Kami sering mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, tanggapan yang kami dapatkan selalu berbelit-belit. Akhirnya masyarakat turun langsung untuk meminta kejelasan,” tegas Tefur.
Ia menekankan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral seorang kepala desa kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Kedungoleng, Tasir, memberikan tanggapan atas berbagai tuntutan dan tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Ia menyatakan kesiapannya untuk diaudit secara menyeluruh, baik dari aspek administrasi maupun fisik terkait penggunaan Dana Desa.
“Kami siap diaudit secara terbuka. Jika memang ada kesalahan dalam pengelolaan dana, biarkan hukum yang menyelesaikannya. Saya tidak akan menghindar dari tanggung jawab ini,” ujar Tasir di hadapan warga dan Forkopimcam Paguyangan.
Pernyataan ini disambut dengan harapan besar dari warga agar proses audit dapat segera dilakukan dan hasilnya diumumkan secara transparan.
Audiensi diakhiri dengan harapan warga agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat segera direalisasikan. Mereka meminta pemerintah desa untuk memberikan laporan yang jelas dan rinci mengenai penggunaan anggaran, terutama untuk program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Situasi yang sempat memanas di awal pertemuan berhasil berkat upaya mediasi dari aparat keamanan dan Forkopimcam. Warga kini menanti langkah konkret dari pemerintah desa untuk memenuhi tuntutan mereka.
Audiensi ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan keterbukaan bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Desa Kedungoleng. (SWN)
