.jpg)
1. Ribuan Izin Bermasalah yang Tak Terbendung
Salah satu masalah yang mencuat selama kepemimpinan Syarif Fasha adalah ribuan izin yang dikeluarkan tanpa memperhatikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak dari izin yang diterbitkan ini diduga bermasalah, baik dari sisi kelayakan, kewajaran, hingga dugaan adanya praktik transaksi yang tidak transparan. Izin yang disalahgunakan ini dapat menciptakan kerugian besar bagi daerah, serta merugikan kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Proyek Gas yang Mangkrak dan Tak Terlaksana
Proyek-proyek besar yang seharusnya membawa kemajuan bagi kota Jambi, seperti proyek gas yang mangkrak, menjadi bukti lainnya dari ketidakberesan dalam pengelolaan sumber daya. Proyek-proyek ini gagal diselesaikan dengan baik, meski anggaran yang besar sudah disiapkan. Keterlambatan dan pembengkakan biaya yang terjadi menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pengelolaan dana publik. Proyek yang terhenti tanpa alasan jelas ini mengisyaratkan adanya indikasi penyelewengan yang perlu diselidiki lebih lanjut.
3. Praktik Mark-up yang Merugikan Keuangan Daerah
Selain itu, praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam pemerintahan juga semakin mencuat. Mark-up harga ini tidak hanya merugikan anggaran daerah, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Peningkatan harga yang tidak wajar dalam proyek-proyek pemerintah menyebabkan pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya, yang jelas berdampak pada kualitas proyek dan pelayanan publik.
4. Penghancuran Gedung Graha Lansia: Penghinaan terhadap Kepedulian Sosial
Salah satu peristiwa yang menyentuh rasa kemanusiaan adalah penghancuran Gedung Graha Lansia yang semula diperuntukkan bagi fasilitas pelayanan sosial untuk para lansia. Gedung yang telah dibangun dengan dana yang tidak sedikit dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan justru dihancurkan tanpa pertimbangan yang layak dan tanpa prosedur yang benar.
Tindakan ini, selain merugikan segmen masyarakat yang rentan, juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sosial yang mendasar. Penghancuran fasilitas publik seperti ini mencerminkan ketidakpedulian yang seharusnya tidak terjadi dalam pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Randi pun menekankan,dengan latar belakang permasalahan-permasalahan tersebut, sangat penting bagi pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di era kepemimpinan Fasha harus diselidiki secara menyeluruh dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada keseriusan dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan merusak pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari masyarakat dan wartawan, kami mendesak agar pemerintah membuka tabir korupsi yang selama ini tertutup rapat. Proses hukum yang transparan, adil, dan tanpa pandang bulu harus segera dimulai. Ini bukan hanya tentang membersihkan nama baik pemerintah, tetapi juga memastikan agar ke depannya, pembangunan daerah dapat dilakukan dengan integritas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Agar Jambi dapat benar-benar berkembang dan maju, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek yang dijalankan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi. Tindakan tegas terhadap masalah ini akan menjadi langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memastikan kesejahteraan yang lebih baik untuk seluruh warga Jambi.
Mari Bersama Menuntut Keadilan dan Pembongkaran Kasus Korupsi yang Ada selama kepemimpinan Fasha di Kota Jambi !
Tutup Randi Ketua PROJAMIN
