Sejak Syarif Fasha menjabat sebagai Wali Kota Jambi, sejumlah kasus korupsi besar mengemuka,Dari temuan BPK tentang ribuan izin bermasalah, Dugaan korupsi yang melibatkan anggaran daerah, proyek-proyek pembangunan,jalan, hingga dana bantuan sosial. Meskipun bukti-bukti dugaan penyimpangan telah terungkap bahkan sebagian sudah menjadi temuan BPK, hingga kini kasus-kasus tersebut seolah terabaikan dan tidak mendapat penanganan yang serius dari aparat penegak hukum. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa penegakan hukum di Indonesia, terutama di Kota Jambi, sedang mengalami krisis kepercayaan.
Sultan pun menyoroti masalah ini dengan tegas. "Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan di Kota Jambi tidak diusut tuntas. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam penegakan hukum, bukan hanya di Jambi, tapi di Indonesia secara umum," ungkap sultan. "Masyarakat sudah semakin pesimis terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi, jika proses hukum yang ada tidak berjalan dengan transparan dan profesional," tambahnya.
Kasus-kasus korupsi yang tak kunjung selesai ini, menurut Sultan, merugikan tidak hanya keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Korupsi yang tak ditangani dengan serius akan mendorong praktik serupa di masa depan, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan pihak lainnya harus diupayakan dengan komitmen tinggi. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan tidak hanya sekedar janji politik. Pemerintah dan aparat penegak hukum di Kota Jambi diharapkan dapat bekerja lebih keras dalam memastikan setiap kasus korupsi diproses secara adil dan transparan.
Dalam hal ini, lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap berbagai dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang.
Ke depan, diharapkan seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media, dapat bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Jambi dan di seluruh Indonesia. Hanya dengan komitmen yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, kita dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta membawa kemajuan bagi masyarakat.
Dalam situasi ini, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat Kota Jambi untuk terus mengawal proses hukum, memberikan tekanan pada pihak berwenang, dan mendorong transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Penegakan hukum yang efektif dan bebas dari intervensi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia.
(Tutup Sultan)
