Meski Fasha telah mengakhiri masa jabatannya pada September 2023, sejumlah kalangan menilai bahwa banyak kasus besar yang masih belum terungkap secara maksimal. Kini, muncul desakan keras agar seluruh masalah selama masa kepemimpinan Fasha dibongkar tuntas tanpa adanya intervensi atau penundaan lebih lanjut.
Kasus Infrastruktur dan Penyalahgunaan Anggaran
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi terkait proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan selama masa jabatan Fasha. Berdasarkan temuan sementara, sejumlah proyek besar, seperti pembangunan jalan, gedung pemerintah, dan infrastruktur publik lainnya, diduga mengalami penyalahgunaan anggaran yang signifikan.
Proyek-proyek yang seharusnya memperbaiki kualitas infrastruktur Kota Jambi malah menjadi lahan korupsi. Dalam beberapa proyek, ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dengan kualitas hasil kerja, menunjukkan adanya indikasi mark-up dan penggelembungan anggaran.
Masyarakat Jambi mendesak agar pemerintah pusat dan aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan selama di bawah kepemimpinan Fasha. “Kami meminta agar setiap proyek yang melibatkan anggaran besar diawasi dengan ketat dan ditelusuri sampai ke akar masalahnya. Jangan ada yang lolos dari penyelidikan,” ujar rizkan barrok salah satu aktivis putera daerah anti-korupsi dari Jambi.
Birokrasi yang Terbawa Ke Dalam Masalah Hukum
Selain dugaan korupsi dalam proyek-proyek fisik, ada pula isu terkait praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi. Selama kepemimpinan Fasha, banyak pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diduga dilibatkan dalam praktik nepotisme, dengan memberikan jabatan strategis kepada keluarga, kerabat, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan sang wali kota. Ini menambah daftar panjang masalah yang diduga terjadi di bawah pemerintahan Fasha.
Kelompok masyarakat dan lembaga pengawas keuangan menilai bahwa pengawasan terhadap struktur birokrasi di Kota Jambi selama kepemimpinan Fasha sangat lemah. “Penyalahgunaan jabatan dan peran penting dalam birokrasi telah menciptakan celah besar bagi terjadinya tindakan koruptif yang merugikan RAKYAT,"tutur Widya
Desakan Pembongkaran Kasus Tanpa Toleransi
Sejumlah kalangan di Kota Jambi banyak yang kecewa dengan lambannya proses hukum terhadap mantan Wali Kota Fasha. Dugaan bahwa beberapa kasus besar disembunyikan atau tertunda karena alasan politik semakin memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Masyarakat merasa bahwa kasus-kasus besar ini seharusnya dibuka tanpa adanya kompromi.
Widya sari pun menegaskan,perlunya pengusutan kasus-kasus yang melibatkan Fasha secara menyeluruh, tanpa pengecualian. “Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kami mendesak agar setiap celah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelewengan anggaran selama masa jabatan Fasha harus diungkapkan kepada publik,”karena rakyat ber hak untuk mengetahui selaku pembayar pajak.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Widya sari sangat berharap agar penyelidikan terhadap Fasha tidak terhenti pada dugaan yang sudah terungkap, tetapi juga harus mencakup seluruh kegiatan yang berpotensi merugikan rakyat.
Widya juga mengingatkan agar transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek publik lebih ditingkatkan, dengan melibatkan audit independen yang tidak hanya dilakukan di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional.
“Jangan biarkan rakyat Jambi terus menjadi korban ketidakadilan oleh nafsu serakah yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi . Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anggaran dan proyek yang dikelola selama kepemimpinan Fasha,”
Desakan untuk membongkar seluruh masalah yang terjadi selama kepemimpinan Syarif Fasha sebagai Wali Kota Jambi semakin menguat. Korupsi, nepotisme, dan ketidaktransparanan anggaran yang diduga melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan Kota Jambi harus segera diungkap secara menyeluruh. Masyarakat Jambi berharap agar proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi politik dan bahwa setiap tindakan yang merugikan rakyat dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak yang berwenang harus menanggapi desakan ini dengan serius untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan di Kota Jambi. Tutup Widya Sari SH
