Massa aksi berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Koskar PPB serta Komunitas Rumah Baca Panrita Manurung (RBPH) bersama sejumlah petani yang tergabung Aliansi Pemuda dan Petani Bantaeng.
massa bahkan masuk ke dalam gedung legislatif dan menduduki ruang rapat paripurna. Mereka tiba di kantor DPRD Bantaeng sekitar pukul 10.00 Wita. Kedatangan massa mulanya berjalan tertib dengan pengawalan petugas kepolisian.
Secara bergantian perwakilan mahasiswa mewakili organisasi mereka menyampaikan orasi mereka dengan menggunakan mobil kontainer. Dalam tuntutannya mereka meminta pernyataan sikap dari DPRD Bantaeng terkait melambungnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta terjadinya kelangkaan di sejumlah wilayah.
Para mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan yakni, mendesak evaluasi terhadap kinerja distributor dan pengecer. Evaluasi kinerja para penyuluh dan koordinator penyuluh di tingkat Kecamatan. Serta mendesak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) bekerja aktif proses penyaluran, dan menyeret para distributor dan pengecer yang memainkan harga serta mendesak distribusi pupuk segera dilakukan dengan harga yang sesuai yang ditetapkan.
Setelah beberapa pimpinan mahasiswa menyampaikan orasi, tidak satupun anggota dewan menemui mahasiswa yang menggelar aksi di jalan poros Bantaeng-Makasaar tepatnya di depan Gedung DPRD.
Kondisi ini akhirnya semakin memanas setelah puluhan mahasiswa berhasil menerobos masuk ke gedung DPRD dan langsung ke ruang rapat paripurna. Bahkan mahasiswa bergantian naik di atas meja pimpinan menyampaikan orasi.
"Kedatangan kami ini dalam rangka menyatakan sikap untuk bertemu dengan Anggota DPRD, dari Komisi B yang menmbidangi pertanian," Ketua PMII Cabang Bantaeng Rizal Soefrianto.
Setelah beberapa menit menduduki ruang rapat paripurna DPRD, terlihat Sekretaris Dewan (Sekwan) Azwar Bakri datang menemui mahasiswa, Kedatangan Sekwan sempat ditolak. Para demostran tetap ingin bertemu dengan anggota Komisi B dan pimpinan DPRD.
Beberapa saat para mahasiswa dan Sekwan terlibat debat di ruang paripurna. Setelah mendapat jaminan dari sekwan, mereka bersedia tertib dan tenang, sambil menunggu anggota DPRD yang sementara menuju gedung DPRD. Bahkan para mahasiswa melakukan salat duhur berjamaah di ruang rapat paripurna.
Menurut Ketua RBPH, Suhardi subsidi pupuk yang tersedia saat ini tidak seluruhnya bisa dirasakan sepenuhnya oleh petani. Pasalnya, ada sejumlah syarat seperti kepemilikan tanah garapan menjadi salah syarat untuk dapat pupuk subsidi.
"Pupuk tidak hanya langka namun juga harganya yang tidak terjangkau atau di atas harga HET. Di lapangan petani kesulitan karena administrasinya sangat ribet," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Suhardi, DPRD bersama dengan pemerintah daerah harus memberikan solusi, bagaimana pupuk bersubsidi ini bisa dipermudah, karena pupuk merupakan kebutuhan mendasar para petani.
Para mahasiswa meninggalkan gedung DPRD Bantaeng, sekitar pukul 15.20 Wita. Setelah berdialog dengan Anggota DPRD Bantaeng, Muh Amhy dan Kahar dari Partai Gerindar dan PAN. (Abdul Kahar)
