Tuntutan yang disampaikan oleh APWP mencakup beberapa poin penting, antara lain:
1. Realisisasi Program Bedah Rumah: APWP menuntut agar program bedah rumah yang telah terdata oleh Pemerintah Desa segera direalisasikan. Mereka juga meminta agar rumah yang telah terdaftar namun belum dibantu, diberikan perhatian dengan solusi yang tepat agar warga tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri.
2. Pemulihan Upah Buruh Harian Lepas: Aliansi ini juga mendesak agar upah buruh harian lepas yang dipotong 50% oleh pihak kepala desa yang menjabat sebagai Ketua Paguyuban buruh harian lepas dikembalikan sesuai dengan hak mereka.
3. Transparansi Anggaran Desa: Aliansi meminta agar Pemerintah Desa memberikan data anggaran yang jelas dan transparan, terutama setelah Kepala Desa baru dilantik.
Aliansi ini menegaskan bahwa semua tuntutan harus dipenuhi demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, mereka berharap agar pemerintah desa bisa segera menindaklanjuti permintaan warga.
Tuntutan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Desa Penusupan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan pemerintahan desa yang lebih responsif dan bertanggung jawab. (*)
