Kepemimpinan mereka adalah salah satu pilar utama dalam memastikan bahwa agenda-agenda strategis yang dirancang oleh pemerintah pusat bisa diimplementasikan dengan baik di setiap provinsi di Indonesia.
Rizkan/barrok juga merasa perlu mengingatkan urgensi agar para gubernur di setiap wilayah bekerja harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat.
Menurut beliau,Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat bukan hanya soal kepentingan birokrasi, tetapi juga kebutuhan mendesak masyarakat yang menuntut pelayanan publik berkualitas dan memastikan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan nasional adalah adanya kesenjangan pembangunan antardaerah.
Melalui kepemimpinan gubernur yang mampu menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional, upaya untuk mengurangi kesenjangan ini bisa lebih cepat tercapai.
Kebijakan seperti peningkatan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan transformasi ekonomi berbasis digital membutuhkan komitmen penuh dari setiap pemimpin daerah.
Tanpa dukungan penuh dari gubernur, risiko perbedaan prioritas antara pusat dan daerah akan semakin besar, dan akhirnya masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa arah kebijakan mereka selaras dengan visi pembangunan Indonesia, khususnya menuju Indonesia Emas 2045, saat bangsa ini merayakan 100 tahun kemerdekaan.
Rizkan juga menambahkan pentingnya pengembangan UMKM hingga pembukaan lapangan pekerjaan baru, gubernur harus memastikan bahwa upaya pemulihan ini diimplementasikan dengan pendekatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sebagai contoh, program-program bantuan sosial dan dukungan terhadap sektor kesehatan yang digulirkan pusat harus diadaptasi secara optimal di tingkat daerah.
Pemimpin daerah tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga inisiator yang proaktif dalam menyesuaikan kebijakan sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
Di sisi lain, untuk memastikan keberhasilan pembangunan, kepemimpinan yang transparan dan akuntabel menjadi hal mutlak.
Visi misi nasional dapat tercapai lebih cepat jika di setiap tingkat kepemimpinan daerah ada komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip good governance.
Ini adalah tantangan yang tidak mudah, namun sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang benar-benar pro rakyat.
Melalui pengawasan dan evaluasi, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap dana, regulasi, dan sumber daya yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dipergunakan dengan baik.
Dan di sinilah tanggung jawab besar seorang gubernur muncul, yakni memastikan segala kebijakan publik dan alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip transparansi, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan gubernur yang sejalan dengan visi misi pusat tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Saya sebagai putera daerah asli Jambi berharap agar setiap gubernur terus bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Saya yakin, melalui kolaborasi yang harmonis, kita bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.
Mari kita dukung setiap upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Indonesia memiliki potensi besar, dan dengan kepemimpinan yang kuat, kita semua bisa turut serta dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa ini.
Salam Perjuangan Rakyat.
Tutup rizkan /barrok
