Diskusi awal di ruang Wakapolda dimulai dengan beberapa isu kunci terkait pelayanan Polri kepada masyarakat. Brigjen. Pol. Bahagia Dachi menegaskan kepada Dewan Manguni agar masyarakat tidak segan melaporkan anggota Polri yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar atau terlibat dalam tindakan ilegal. Wakapolda menyebut empat laporan yang belum tertangani di Polres Bitung sebagai bukti keseriusan Polda Sulut dalam pengawasan internal. "Kami berkomitmen menindak anggota yang tidak profesional. Jika ada yang tidak menjalankan tugas dengan baik, status penyidik akan kami cabut,” tegasnya.
Kemudian, dalam pertemuan di ruang Kapolda, para tokoh Dewan Manguni mengangkat kekhawatiran masyarakat terkait pemeriksaan terhadap seorang pemimpin organisasi keagamaan. Mereka mengusulkan agar pemeriksaan ditunda hingga pasca-Pilkada demi mencegah spekulasi politis yang dapat memicu keresahan.
Kapolda Sulut, Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, menanggapi bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi sesuai instruksi 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, penegakan hukum ini bersifat netral dan tidak terkait afiliasi politik. “Penundaan pemeriksaan akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya. Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi selama Pilkada berlangsung.
Mengakhiri pertemuan, Kapolda mengajak Dewan Manguni mendukung upaya Polri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketenangan selama proses demokrasi ini. “Mari kita bekerja sama demi terciptanya Pilkada yang aman dan kondusif di Sulawesi Utara,” tambah Kapolda.
Acara ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol persatuan dan kesepakatan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, serta meneguhkan komitmen pemberantasan korupsi dan kegiatan ilegal lainnya.
Reporter: Armi R
