KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Perkebunan Desa Sulu yang Dikerjakan BPJN Wilayah Sulut Bersama Kontraktornya

MINSEL -- Proyek peningkatan jalan di Desa Sulu, Kabupaten Minahasa Selatan, yang seharusnya menjadi sarana vital bagi warga setempat, kini menjadi sorotan tajam. 

Proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai fantastis mencapai Rp. 29.884.252.000, namun hasilnya diduga jauh dari harapan. 

Proyek yang dilaksanakan oleh PT. Marabunta Adi Perkasa dengan pengawasan konsultan dari PT. Laras Sembada dan PT. Fendel/Structure Engineering (KSO) ini, seharusnya selesai dalam waktu 66 hari kalender dengan masa pemeliharaan selama satu tahun. 

Namun, kenyataannya, jalan yang baru saja rampung tersebut sudah mengalami kerusakan parah, bahkan sebelum masa pemeliharaan berakhir. 

Kerusakan yang terjadi ini memunculkan kecurigaan dari berbagai pihak, terutama warga setempat, bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan asal-asalan. 

Kualitas konstruksi yang buruk mengindikasikan adanya dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan tentunya, masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan tersebut.

"Apa gunanya proyek dengan anggaran sebesar itu jika akhirnya jalan yang dibuat malah cepat rusak? Kami warga di sini merasa dirugikan," ujar salah satu warga Desa Sulu yang tak ingin disebutkan namanya.

Banyak yang menduga, proyek ini hanya dijadikan ajang untuk memperkaya diri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

KPK didesak untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan korupsi yang mencederai kepercayaan publik ini.

Proyek yang dilaksanakan dengan dana dari pajak rakyat ini seharusnya menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab. 

Namun, dengan adanya indikasi korupsi dan hasil proyek yang mengecewakan, masyarakat kembali harus mempertanyakan integritas dan komitmen para pihak terkait dalam melaksanakan amanat pembangunan.

Masyarakat berharap, aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat. 

Tanpa penegakan hukum yang kuat, kejadian serupa hanya akan terus terulang, dan pembangunan di daerah akan terus terhambat oleh praktek-praktek kotor semacam ini.

Proyek jalan Desa Sulu, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, kini malah berubah menjadi simbol kegagalan dan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh warga setempat. 

Saat ini, semua mata tertuju pada aparat penegak hukum, apakah mereka akan berani bertindak tegas, atau justru membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. (Tim)