Rizkan mengatakan, pembangunan Proyek Pelabuhan Ujung Jabung Timur itu sudah cukup lama terbengkalai katanya saat bincang - bincang dengan awak media pada hari Selasa 19 Agustus 2024.
Beliau juga menyampaikan walaupun sudah tiga kali pergantian Gubernur, namun Proyek tersebut tidak kunjung dilanjutkan, sepengetahuan kami mulai dibangunnya Proyek tersebut pada tahun 2015 sampai hari ini hanya meninggalkan jejak bangunan yang bisa berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat setempat tuturnya.
" Ia menjelaskan Pelabuhan Ujung Jabung Timur itu, berlokasi di Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu Tanjung Jabung Timur jelas Rizkan." Lanjutnya, kalau kita melihat letak geografis pembangunan Pelabuhan tersebut tepatnya di Kecamatan Sadu yang berbatasan langsung dengan dua Provinsi.
Di Utara berbatasan dengan pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan sebelah Selatannya berbatasan dengan Provinsi Jambi Sumatra Selatan (Sumsel).
" Lebih lanjut disampaikan, semenjak Pelabuhan tersebut dimulai dan sampai aktifitas pelaksanaannya dimulai tiba - tiba Proyek tersebut dihentikan kini hanya meninggalkan jejak seperti pancang tiang yang berjejer terlihat sangat menyeramkan.
Bukan itu saja akibat Proyek itu terbengkalai, para nelayan yang sedang mencari ikan dan kapal - kapal yang sedang membawa komoditas hasil pertanian masyarakat Kecamatan Sadu dan sekitarnya juga terganggu ucapnya.
" Sultan salah satu anggota AWNI DPW Provinsi JAMBI merupakan putra daerah selalu menyaring informasi perkembangan di sana dan mewakili seluruh masyarakat Sadu, juga mengharap keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan polemik pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung tersebut." Karena sudah menimbulkan dan merusak infrastruktur maupun tanggul - tanggul para petani sekitarnya," ucap Rizkan.
Kami dari Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) DPW Jambi, akan terus mengawal pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
Kami sangat mengharapkan kedepannya siapapun yang terpilih menjadi Gubernur dalam Pilkada tahun 2024 ini,dapat bahu membahu menyelesaikan masalah tersebut.
Seharusnya, Pemprov dan Pemda setempat harus bekerjasama untuk menyelesaikan polemik pembangunan Pelabuhan tersebut." Karena sudah menghabiskan banyak anggaran, dan jangan sampai proyek itu mangkrak total dan merugikan petani sekitar Pelabuhan tersebut dan mengakibat kerusakan lingkungan.
Salam perjuangan Rakyat,tutupnya. (*)
