Penilaian itu bukan tidak mendasar, pertama kegiatan HUT Kota Metro, terpecah dengan berbagai agenda di tiap OPD hingga tingkat Kecamatan, yang tentu terjadwal menghadirkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Lalu, akan ada pelaksanaan pelayanan publik terpusat di Gedung MPP pada tanggal 09 Juni 2024 menjadi kesatuan rangkaian HUT Kota Metro.
Menurut Ketua NGO KMPL Non Goverment Organization Koalisi Masyarakat Peduli Lampung, Koordinator Daerah Kota Metro, M.A.Rendy Saputra, seharusnya keseluruhan OPD berpartisipasi dalam meriahkan HUT Kota Metro Ke 87, dalam judul Metro Fair Festival Putri Nuban 2024.
"Sepanjang sejarah, baru Kota Metro yang menggelar Metro Fair Non Budget, justru digiring pada kegiatan OPD yang terkoordinir masif dihadiri Wali Kota Metro. Justru itu, cenderung demi kepentingan elektabilitas di tahun politik, buktinya banyak agenda yang tak jelas, terjadwal masif seolah mobilisasi masa,"kata Rendy.
" Ada apa dengan Pemerintah Kota Metro yang tidak mau berpartisipasi ikut serta memeriahkan Metro Fair Festival Putri Nuban di Bumi Sai Wawai Kota Metro Lampung tercinta ini,"imbuhnya.
Masih kata Rendy, sangat disayangkan hal ini terjadi. Pihak OPD yang jelas menyangkut pelayanan publik, tak juga berpartisipasi, padahal sudah tertuang dalam surat himbauan di tanda tangani oleh Sekda Kota Metro, guna berpartisipasi memeriahkan Metro Fair ke 87.
"Apakah Pemerintah Kota Metro tidak malu dengan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung, hajat pesta rakyat Metro Fair Non Budget dan tidak ada pedulinya OPD terkait,"tegas Rendy.
"Saya sependapat dengan rekan dari PRD dan LSM Getar Lampung, bila menyebut kurang pedulinya Pemerintah Era saat ini terhadap HUT Kota Metro yang mustinya menjadi ajang pesta rakyat, menyuguhkan berbagai pameran pembangunan dan pelayanan terpusat dalam Festival Putri Nuban. Bukan justru memecah agenda khsusus, berujung penilaian negatif untuk kepentingan jabatan Wali Kota yang maju kembali di Pilkada 2024 mendatang".bebernya.
"Tentunya juga, meminta pihak DPRD Kota Metro dapat mengkritiki dalam dan mengevaluasi anggaran yang peruntukannya kegiatan atau agenda Wali Kota, PKK dan lainnya selama ini"pungkas Rendy. (Rls/Ky)
