Dengan transaksi kegiatan pemuatan Bbm solar mereka yang tak mempunyai ijin dokumen syahbandar dan seharusnya sebelum melakukan transaksi pemuatan Bbm harus membuat ijin muatan di kapal tersebut, karena pemuatan Bbm berupa solar dikapal MT Harun 01 di duga hanya untuk bisnis di perjual belikan atau di jual kembali untuk komersial lahan bisnis untuk pemakaian mengkomsumsi sendiri.
Dengan melakukan kegiatan bungker minyak solar di laut dengan satu tempat dan ke tempat lain harus memiliki ijin olah gerak dari syahbandar.
Setahu kami awak media jika tidak memiliki ijin muatan barang , dari pihak syahbandar berhak tahan dan tidak bisa memberangkatan kapal MT Harun 01 tersebut.
Dan kami awak media meminta dari pihak hukum Bakamla dan Bph migas,Polair, untuk menindak lanjuti terkait masalah pemuatan Bbm solar yg di duga ilegal tanpa mengantongi ijin tersebut.
Dan Ada baiknya kapal tersebut di polis line untuk membuktikan keseriusan dari APH dalam melakukan pemeriksaan asal usul solar yang diduga ilegal ini.
Sebagai masyarakat juga tentunya menjadi ingin tahu dan pengharapan pihak APH melakukan tugas dengan baik dan transparan kepada masyarakat terkait maraknya ilegal oil dan meminta di proses hukum pada kasus dugaan solar ilegal ini, agar stigma buruk masyarakat terhadap APH yang selama ini dianggap ada oknum yang mem-back up dan sekaligus menjadi pelaku giat solar ilegal bisa terjawab dengan profesionalitas menjalankan sumpah dan janji pada tugas jabatan dalam penegakan hukum.
Berharap juga Kapolda Sulut dapat memberikan perhatian khusus dalam proses penegakan hukum pada kasus ini, apabila ada atau terindikasi oknum APH yang bermain mata dengan kasus ini berharap untuk dilakukan pemecatan atau sanksi bagi oknum tersebut.
Dan Jika tidak di polis_line kwatirkan barang bukti bisa di pindah² atau hilang dan terkait permasalah pemuatan ilegal oil Bbm berupa solar yang di muat dikapal kami awak media mengawal kasus ini sampai dimana karena sudah melakukan penyeludupan BBM sebaliknya di jerat dengan Para tersangka kasus penimbunan BBM bersubsidi dijerat dengan Pasal 55 UU Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Nety N alung/withteam
