Salah satu komentar yang paling mencolok datang dari akun @ragahlampung95 yang menulis, "Sekelas PPK aja pake Ordal? Gimana mau maju," menyiratkan ketidakpuasan terhadap proses seleksi yang dianggap tidak transparan dan adil.
Komentar senada juga datang dari berbagai netizen lainnya yang mengkritik kinerja empat komisioner KPUD Tulang Bawang. Mereka menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap komisioner telah hilang, terutama di kalangan warga Menggala dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada umumnya.
“Harus dievaluasi. Jangan diberi kepercayaan lagi karena sudah merusak lembaga KPUD Kabupaten Tulang Bawang,” kata seorang warga Menggala yang enggan disebutkan namanya.
“Harapan kami, KPU RI dan KPU Provinsi Lampung benar-benar serius membenahi masalah ini, terutama menjelang Pilkada yang sangat riskan jika kegiatan pemilihan dipegang oleh keluarga komisioner,” tambah seorang warga lainnya.
Warga juga menyuarakan keprihatinan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, ada kemungkinan besar komisioner yang sudah dua periode menjabat akan berupaya memasukkan anggota keluarga mereka sebagai pengganti di periode berikutnya. “Kami tidak ingin mereka melanjutkan ke periode kedua, apalagi jika mereka hanya akan memasukkan keluarganya sebagai pengganti,” ujarnya.
Dugaan praktik nepotisme ini mengemuka di tengah persiapan menuju Pilkada, menambah tekanan bagi KPUD Tulang Bawang untuk segera membersihkan citra dan mengembalikan kepercayaan publik. KPUD Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini.
Masyarakat berharap tindakan cepat dan tegas dari KPU RI dan KPU Provinsi Lampung untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan transparan, tanpa intervensi kepentingan pribadi atau keluarga. (Rls)
