Hadir pada rapat tersebut sekretaris Daerah Lamtim Ir Moch Jusuf, Para Asisten, Inspektur, para Kepala OPD dan Para Kabag.
Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Dinas kominfo agar memfasilitasi secara fisik maupun aplikasi penerapan face print sesuai rekom BPK dan surat Sekda lamtim.
Bagian Hukum dan ortala segera menyusun regulasi untuk rewards dan punishment bagi PNS maupun PHL yang tidak disiplin, mulai dari pemotongan tukin PNS, Honor PHL sampai dengan penerapan PP 94 tahun 2021.
“hal ini harus segera dilaksanakan berdasarkan rekom BPK dan inspektorat provinsi tahun 2023 dan melihat kenyataan di lapangan terutama tingkat kehadiran maupun disiplin saat apel senin maupun senam pada hari jum’at ” tegas Azwar Hadi.
Selanjutnya Azwar Hadi menghimbau kepada Kepala OPD agar bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pembinaan disiplin pada OPD masing-masing yang di Pimpin, dan akan dilakukan evaluasi oleh pimpinan sesuai regulasi dan akan diberi reward dan punishment sesuai ketentuan.
Dalam pelaksanaan/penerapan instruksi ini akan dilaksanakan sidak secara periodik oleh tim GDN pemkab lamtim. (ADV)
