Hal ini diketahui melalui salah satu video yang telah beredar luas dikalangan masyarakat dan media sosial Facebook tentang aksi seorang penjaga pariwisata, yang diduga menghalangi seorang ibu menggunakan sebuah mobil yang ingin melewati jalan tersebut.
Dilansir dari Group Facebook Flobamorata Tabongkar banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan tentang tagihan retribusi di tempat pariwisata tersebut diantaranya, karcis masuk Rp. 10.000/Orang, Penggunaan Lopo Rp. 250.000 Penggunaan WC, kolam renang dll, yang menuai banyak protes netizen terkait pemasangan tarif tersebut.
"Dalam postingan Facebook ini ditampilkan potret fasilitas wisata yang menunjang dan layak. Ini adalah prestasi yang patut diberi apresiasi buat pemerintah daerah kabupaten kupang yang telah menunjukkan keseriusan dalam pengembangan sektor pariwisata guna mendukung APBD yang nantinya dapat disalurkan guna mendukung pembangunan sektor lainnya."
"Tentunya kita semua berharap sarpras itu akan tetap lestari disana dan menjadi salah satu kebanggaan bagi daerah ini.
Kelestarian suatu situs/sarpras tentunya ditopang oleh keberadaan anggaran pemeliharaan hingga upgrade dimasa mendatang. Nah, karna sudah bicara mengenai anggaran maka tentu diperlukan sumber anggaran. Proyeksi pariwisata model kekinian mengarah kepada kemandirian dalam memelihara dan pengembangan aset sehingga tidak mengikat sektor ini dalam berkreatifitss dan berinovasi sesuai perkembangan jaman. Yah walaupun nantinya pada perjalanan masih ada sedikit support anggaran dari APBD. "
Sumber anggaran salah satunya berasal dari hasil pengelolaan aset mulai dari tiket masuk hingga layanan lainnya di dalam (jika ada). Kehadiran pihak ketiga juga dipersilahkah (misalnya pedagang makanan, dll) sepanjang relevan dan sesuai dengan marwah aset pariwisata bersangkutan.
"Maka dari itu dibutuhkan SDM pengelola sebagai garda terdepan layanan publik. Sampai disini mungkin basodara ada yang su bisa paham atau menerka ke arah mana narasi ini terkait dengan SDM pengelola.
Penekanan pada SDM pengelola karna urusan pariwisata termasuk dalam jenis sektor jasa saya hanya mau kasi ingat kembali soal SDM pengelola karna ini terkait dengan 10 prinsip pelayanan publik yaitu
1. Keserderhanaan
2. Kejelasan.
3. Kepastian waktu.
4. Akurasi.
5. Keamanan.
6. Tanggung jawab.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana.
8. Kemudahan akses.
9. Kedisiplinan, termasuk kesopanan dan keramahan.
10. Kenyamanan."
Diduga di tempat wisata tersebut juga sering terjadi aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah Kabupaten Kupang NTT, tentang persoalan yang terjadi di Amarasi Selatan
(Roland)
