Rapat tersebut diawali dengan pidato pengantar dari Ketua MPR RI. Dr. H. Bambang Soesatyo S.E., S.H., M.B.A. dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI, dan pidato pengantar Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dalam rangka Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Selanjutnya, pidato Presiden RI Jokowi dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) terakhirnya. RAPBN 2024 berisi perincian kebijakan fiskal atau keuangan negara, baik mencakup aspek penerimaan, belanja, pembiayaan, hingga utang negara. RAPBN 2024 juga menjadi kebijakan fiskal pertama setelah Indonesia lepas dari status pandemi Covid-19.
Jokowi menyebut bahwa pengolahan nikel dan hilirisasi berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Proyeksinya, dalam 10 tahun ke depan pendapatan per kapita akan mencapai Rp153 juta (US$10.900), 15 tahun lagi menjadi Rp217 juta (US$15.800), dan 22 tahun lagi menjadi Rp331 juta (US$25.000).
"Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatanya bisa 2 kali lipat lebih. Di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan bahwa dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mendongkrak produktivitas nasional, Indonesia harus mengembangkan sektor ekonomi baru. Tujuannya, untuk meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya.
Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam [SDA] termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan," ujar Jokowi.
Dia menyebut bahwa tidak cukup bagi Indonesia jika hanya kaya akan SDA, karena dapat membuat kita menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah. Oleh karena itu, Jokowi ingin negara mampu mengolah sumber dayanya.
Jokowi menyebut bahwa kepercayaan publik merupakan faktor penentu bagi seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan yang sulit dan keputusan tidak populer. Hal itu disampaikan Jokowi karena tantangan Indonesia ke depannya tidak mudah.
"Menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah 1 faktor penentu. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa," ujar Jokowi.
Bangsa ini, lanjutnya, perlu memanfaatkan potensi dari puncak bonus demografi pada 2030, agar bisa meraih Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.
"Pada 2045, 68 persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita," kata Jokowi.
Salah satu capaian yang sejalan dengan target Indonesia Emas 2045, menurut Jokowi, adalah penurunan angka stunting menjadi 21,6 persen pada 2022, naiknya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 pada 2022, juga naiknya Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 pada 2022.
Kepercayaan yang dimiliki Indonesia di mata internasional tersebut, sangat penting dalam diplomasi Indonesia di kancah dunia.“Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi.
Kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, FKPD, Sekda, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para Kepala OPD, Para Kabag, Para Camat, Undangan Lainnya. (Agus)
