Hal tersebut di sampaikan Tesar saat mengikuti rapat banggar bersama DPRD dan TAPD Pemkab Batanghari, Senin (26/6/23), dimana rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, dan Wakil Ketua II Ilhamudin.
Dalam keterangannya, Kepala Bakeuda itu memastikan, uang potongan TPP ASN yang menjadi temuan BPK (Rp 1,8 miliar) murni disetorkan ke rekening BPJS dan tidak pernah masuk dalam kantong pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Tesar karena ia menangkap adanya isu liar yang mengatakan uang tersebut tidak dibayarkan ke BPJS melainkan masuk ke kantong pribadinya maupun kantong Bupati Batanghari.
"Bahwa uang yang kami potong Rp 1,8 miliar itu sudah kami setor dan sesuai pengajuan OPD masuk ke BPJS, kalau ada yang mengatakan uang itu masuk ke kantong Tesar, kantong Sekda, maupun kantong Pak Bupati, itu tidak ada, Saya yakinkan sampai langit ketujuh itu semua tidak ada," ungkap Tesar meyakinkan seluruh anggota dewan yang hadir.
Mantan Kepala Dinas DPPKBP3A itu menjelaskan, terdapat perbedaan pemahaman antara Pemerintah Batanghari dan BPK RI.Hal ini menurut Tesar menjadi penyebab potongan TPP ASN di Batanghari sampai menjadi temuan BPK Perwakilan Jambi itu.
Tesar menambahkan, potongan 4 persen dari TPP ASN merupakan subsidi dari pemerintah, tanpa mengurangi jumlah tetap dari TPP masing - masing ASN.
"Di dalam perhitungan kertas kerja, 4 persen itu dihitung subsidi, jadi kalau 4 persen itu tidak masuk dalam potongan TPP, itu ya kalau TPP-nya Rp 2 juta tetap Rp 2 juta, itu yang perbedaan presepsi antar tim TPP dan BPK. Pemotongan itu ada di SP2D baik itu yang 1 persen maupun 4 persen," imbuhnyah (Solihin)
