Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Pesisir Barat, Pidinuri, lantaran dalam DPSHP itu terdapat lonjakan pemilih yang sangat signifikan hingga 13 ribu mata pilih.
" KPU harus terbuka terkait daftar pemilih ini karena tidak masuk akal begitu banyaknya tambahan pemilih," ungkapnya, Senin (15/5/2023).
Dikatakannya, KPU Pesisir Barat jangan bermain-main dengan daftar mata pilih tersebut.
Untuk itu Pidinuri meminta, agar KPU Pesisir Barat menjelaskan data tambahan pemilih itu dari mana sumbernya.
Terlebih lanjutnya, beberapa rekomendasi Bawaslu yang telah disampaikan tidak dijalankan oleh KPU Pesisir Barat.
"Jika KPU tudak bisa menjelaskan dari mana asalnya, maka bisa diasumsikan daftar pemilih Pesisir Barat itu banyak masalah," imbuhnya.
Lebih lanjut, Pidinuri meminta agar KPU Pesisir Barat transparan terkait daftar pemilih sementara itu sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
Agar dikemudian hari tidak menimbulkan kecurigaan publik adanya penyalahgunaan hak pilih.
Sebab, selayaknya kata dia, Pemilu itu dilaksanakan dengan hati yang riang gembira bukan malah menimbulkan rasa saling kecurigaan.
" Kalau KPU masih tetap mempertahankan data itu dan tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya artinya indikasi pemilih siluman itu sangat nyata," ujar politisi PDIP tersebut.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat mempertanyakan jumlah rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPSHP) Pemilu 2024 yang di tetapkan oleh KPU Pesisir Barat.
Pasalnya peningkatan jumlah daftar mata pilih untuk Pemilu 2024 itu sangat signifikan dibanding pada Pilkada 2020 yang lalu.
Tak tanggung-tanggung peningkatan jumlah daftar pemilih untuk Pemilu 2024 itu meningkat hingga 13 ribu mata pilih.
" Peningkatan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 ini sangat luar biasa, bukan sedikit wajib kami pertanyakan dari mata asalnya," ucap Irwansyah, Anggota Bawaslu Pesisir Barat, dalam rapat Pleno terbuka DPSHP di Hotel Sartika, Kecamatan Pesisir Tengah, Jumat (12/5/2023).
Menurutnya, adanya peningkatan jumlah daftar pemilih yang sangat signifikan itu bukan tanpa alasan jika di indikasikan adanya pemilih siluman.
Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan dan harus segara diperbaiki.
Terkait indikasi adanya pemilih siluman tersebut, pihak Bawaslu sudah memberikan rekomendasi perbaikan pada saat pleno ditingkatkan Pekon (Desa) hingga pleno Kecamatan.
" Namun pada saat kawan-kawan Panwascam memberikan saran perbaikan, ternyata tidak dijalankan oleh PPK," ungkapnya.
" teman-teman PPK mengatakan bahwa itu sudah perintah dari KPU,"ujarnya. (Jhon)
