Tanah milik Pemkab ada yang luasnya mencapai ribuan hektar kini akan diupayakan agar tersertifkat kepemilikan yang resmi atas nama Pemkab Jember.
Bupati Jember menerima sertifikat secara simbolis di Pendopo Wahyawabawagraha Jember sebanyak 27 bidang sertifikat dari Kepala Wilayah BPN Jawa Timur Ir. H. Jonahar, didampingi Kepala BPN Jember, Sugeng Mulyosantoso SH.
Pada hari selasa (14/09/2021)
Ir.H.Jonahar selaku Kepala Pertanahan Jawa Timur, mengatakan akan memproses Setifikat tanah yang telah di daftarkan oleh Pemkab jember melalui BPKSDA, sesuai dengan data yang masuk, ada 1,200 data aset jember yang akan disertifikat, untuk tahun ini kami tergetkan selesai 400 Sertifikat sisanya akan kami targetkan selesai sampai 2022.
“Terima kasih atas kesediaan bapak bupati, untuk mendata dan mengukur aset aset kabupaten jember yang akan di daftarkan ke BPN, Kami akan memfasilitasi melalui BPN Jember agar segera melakukan pendataan, mengukur dan menyelesaikan jumlah 1.200 Aset pemkab yang akan disertifikat, untuk tahun ini target kita menyelesaikan 400 Sertifikat sisanya akan kita selesaikan di tahun 2022.” Ungkap Ir.H.Jonahar.
Bupati Jember dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan dan sudah mendaftarkan walaupun sebebarnya data datanya belum lengkap, namun tetap akan kita daftarkan terlebih dahulu untuk diproses dengan tujuan agar nantinya segera tersertifikat dan tidak dikuasai oleh pihak swasta.
“Kita sudah berkoordinasi dengan BPKSDA untuk melakukan pendataan dan pendaftaran walaupun banyak dari persyaratan kita yang kurang lengkap yang penting daftar dulu untuk diproses kelengkapannya menyusul, agar supaya tidak dikuasai pihak lain,” ungkap Bupati Ir.H.Hendy Siswanto.
Beliau juga menambahkan bahwa tingkat Stunting Jember masih tinggi dan juga tingkat kematian ibu hamil sangat tinggi, jadi membutuhkan investor untuk mengumpulkan uang dan juga untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Bupati Jember menambahkan akan menyelesaikan sertifikat tersebut, mengingat sekarang BPN, Pemkab dan KPK berkolaborasi untuk pendataan aset di setiap Kabupaten agar tidak terjadi pengerjasamaan aset dari pemkab yang tidak diketahui BPKSDA dan juga Pemerintah.
“Kita akan secepatnya menyelesaikan sertifikat tersebut, mengingat akan diadakan pendataan aset antara pemkab jember, BPN dan juga KPK, kata beliau.
“Jember daerah yang terbuka yang mana 1.200 Aset pemkab sudah didaftarkan, ada daerah lain yang tidak mendaftarkan aset- asetnya ke BPN, jadi ada inidikasi sudah dikerjasamakan, saya sangat mengapresiasi keterbukaan Bupati Jember atas kepemilikan Aset di daerahnya,” Jelas Ir.H.Jonahar. (Romlah)
