Bupati Jember H Hendy Siswanto dalam sidang paripurna DPRD Jember didampingi Wabup MB Firjaun Barlaman dan Sekdakab Ir. Mirfano, diikuti secara Daring 34 anggota DPRD Jember,dengan agenda penanda tanganan nota kesepakatan rencana awal RPJMD tahun 2021-2026.
Bupati Jember H Hendy Siswanto menjelaskan di awak media bahwa munculnya kesepakatan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif dalam pembahasan RPJMD merupakan bentuk harmonisasi dua institusi sejak lima bulan setelah dirinya dilantik menjadi Bupati Jember. “Inilah wujud bentuk kolaborasi dari dua institusi,” jelasnya seusai sidang paripurna ungkap nya.
Dalam pembahasan RKJMD di forum sidang pleno DPRD, kata Bupati H Hendy Siswanto selain kesepakatan juga muncul koreksi-koreksi yang sifatnya penyempurnaan dan melengkapi. Meski diakui bahwa sebetulnya RJMD ini adalah kewenangan dari eksekutif. Namun yang perlu disadari adalah berbagai koreksi yang dilakukan oleh pihak legislatif adalah semuanya membawa misi untuk membangun kabupaten Jember.
Yang pertama terkait koreksi dan penyempurnaan RPJMD, tentang lembaga pondok pesantren untuk lebih diprioritaskan dapat bantuan.
Selain itu, lanjut Hendy, ada usulan dan permintaan hibah dan pokir (pokok pikiran) dari legislatif. “Apapun yang diminta oleh anggota dewan, semuanya akan kami penuhi dan turuti Karena apa yang diminta itu bukan untuk kepentingan pribadi ungkap H Hendy Siswanto.
Agenda sidang paripurna yakni Penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Awal RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026.
RPJMD harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jatim. Ini sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar program pembangunan yang kita rencanakan didukung dengan maksimal oleh pemerintah pusat dan provinsi,ungkap H Hendy.
Bupati Hendy mengajak semua pihak untuk saling bersinergi, kolaborasi, bahu membahu,pembangunan di Jember diarahkan dalam bidam infrastruktur, pendidikan,kesehatan dan pertanian. (Romlah)
