LUMAJANG - Polres Lumajang mengerahkan puluhan personel untuk mengamankan jalannya aksi damai kelompok petani Senduro di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, (5/4/2021).
Persenel yang diterjunkan sebanyak 70 personel, baik personel Polres, Polsek Jajaran, Dishub dan Satpol PP Kab. Lumajang
"Dalam pengamanan aksi damai kelompok tani juga melibatkan Polwan karena massa mayoritas kaum ibu ibu." Kata Kabag Ops Polres Lumajang, AKP. Saiful Alam, S.H., M.H., melalui paur Subbag Humas polres Lumajang, Ipda Andrias Shinta.
Shinta menjelaskan, aksi damai yang dilakukan oleh kelompok petani Senduro untuk menyampaikan permasalahan terkait Penolakan tukar guling lahan yang digarap oleh Perum Perhutani, Permohonan desa adat dan pengajuan pengelolaan lahan melalui program IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Sosial).
Orasi di depan gedung DPRD berjalan aman tak lepas dari peran Tim Negosiator dari Satbinmas Polres Lumajang.
"Setelah Orasi, sekitar 11 orang dari perwakilan kelompok petani senduro masuk ke Gedung DPRD Lumajang dan melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kab. Lumajang," ujarnya.
Dari hasil audensi antara petani Senduro dan anggota DPRD intinya DPRD Lumajang menyetujui desa Argosari dan desa Ranupani dijadikan sebagai desa adat.
"DPRD Lumajang akan menyimpulkan masukan-masukan dari perwakilan petani senduro juga termasuk masalah situs adat yang ada diwilayah perhutani Dusun Karanganyar Desa Burno," imbuhnya. (Riaman)
Reporter: Biro Lumajang
