Mufti menampung seluruh aspirasi dan akan mengkaji, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro atas keluhan yang ada tersebut. Karena, menurut Mufti, ada keluhan-keluhan yang memang menjadi kewenangan pihak ketiga, misal listrik yang harus melibatkan PLN.
"Selagi apa yang dikeluhkan itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota Metro, Insha Allah akan kita serap dan kita atasi. Namun demikian, jika memang membutuhkan pihak ketiga, maka akan kita komunikasikan. Karena konsep Metro Bahagia adalah untuk semua. Kami akan menjadi pemimpin untuk semua," ujar Mufti disambut tepuk tangan warga Rusunawa, Jumat (6/11/2020).
Dalam kesempatan itu, Mufti tetap menjaga protokol kesehatan. Warga juga diedukasi soal bahaya Covid 19, oleh sebab itu kegiatan M2M ini dititikberatkan pada menemui warga. "Jadi bukan mengumpulkan orang, tapi kita yang mendatangi warga satu per satu. Jadi tetap jaga kesehatan, biarkan kami yang menyambangi rumah dan mengetuk pintu warga," tegasnya.
Sementara itu, Ragil, warga Rusunawa, mengatakan, keamanan menjadi masalah utama. "Di sini sering kehilangan motor Mas. Termasuk kenaikan harga air, biasanya kami bayar sebulan cuma Rp5.000, sekarang sebulan bisa Rp50.000. Sedih kita, makanya kami ingin perubahan, ingin Mas Mufti jadi walikota biar memperhatikan kami warga Rusunawa," tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari pemerintah, pengelolaan rusunawa saat ini menjadi kewenangan Pemkot Metro. Setahun terakhir dilimpahkan dari pemerintah pusat ke Pemkot Metro. Sehingga wajar jika warga rusunawa yang memang ber KTP Metro, mengeluhkan ke walikota pilihannya. (Rilis)
